Rencana kenaikan BBM di era pemerintahan Jokowi sudah hampir pasti tinggal menunggu kepastiannya untuk diumumkan. Banyak yang pro kontra dengan kebijakan Kenaikan BBM Pemerintahan Jokowi. Dengan naiknya BBM maka secara otomatis harga bahan kebutuhan pokok juga akan naik.
Seiring dengan kanaikan BBM ini, pemerintah Joko Widodo
menyalurkan 3 kartu sebagai kompensasi. Ketiga kartu kompensasi itu adalah Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Tentunya sasaran kartu ini adalah bagi masyarakat yang daya belinya masih kurang.
Memang sudah saatnya BBM harus dinaikan karena selama ini, subsidi BBM paling banyak dinikmati oleh kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas mengah ke bawah hanya sedikit menggunakan subsidi tersebut. Contoh masyarakat kelas menengah menggunakan 1.000 liter bensin premium setiap bulannya untuk 1 mobilnya dibandingkan dengan masyarakat kelas hanya menggunakan 10 liter bensin premium setiap bulan untuk motornya. Jadi yang jika satu liter subsidinya Rp. 3.000 dari pemerintah, maka kelas mengah ke atas mendapat subsidi Rp. 3.000.000 sedangkan kelas menengah ke bawah hanya Rp. 3.000.000
Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa subsidi pemerintah hanya dinikmati kelas menengah atas atau pengguna BBM dalam skala besar. Berikut ini adalah kutipan dari kompas
Jokowi memaparkan, postur anggaran 2015 mencapai Rp 2.019 triliun dengan anggaran untuk subsidi BBM mencapai Rp 330 triliun. Porsi anggaran subsidi BBM yang besar dan alokasi pembayaran utang yang mencapai Rp 400 triliun sangat memberatkan anggaran negara dan membuat posisi ruang fiskal anggaran menjadi sempit.
Jokowi juga memberikan perbandingan anggaran negara dalam lima tahun terakhir, yaitu anggaran subsidi BBM mencapai Rp 714 triliun, anggaran kesehatan Rp 202 triliun, dan anggaran pembangunan infrastruktur Rp 577 triliun. Dari anggaran subsidi BBM itu, sekitar 71 persen dinikmati masyarakat menengah ke atas.
Sudah saatnya subsidi pemerintah harus tepat sasaran dengan menghilangkan/membatasi pemberian subsidi BBM dan dialihkan ketempat lain seperti kesehatan, pendidikan dan bantuan bagi masyarakat yang kurang mampu. Mungkin Akibat Buruk Kenaikan BBM Pemerintahan Jokowi ini hanya akan berdampak sangat bagi mafia-mafia migas atau penyelundup BBM yang ingin menjual dari Indonesia ke luar negeri dengan harga yang lebih tinggi.
